Info Kobar

Saya harus memberikan penjelasan kepada kawan-kawan terutama pelaku Wisata yang ada di kabupaten, Propinsi termasuk pejabat dan media yang berhubungan dengan Pariwisata yang selama ini mengajukan pertanyaan kenapa saya dimutasi atau pindah dari Kepala Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk diketahui Mutasi dan kepindahan saya hal yang biasa dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan menambah pengalaman. Terbitnya Surat Keputusan  dan pelantikan dalam jabatan sebelumnya didahului dengan uji Kopentensi yang dilaksanakan oleh Panitia independen dengan melibat kan berbagai unsur  baik Pusat, propinsi maupun  Kabupaten. Dan penempatan pejabat tentu tidak lepas dari keinginan atau selera pengguna atau pejabat Pembina Kepegawaian. Namun demikian dapat saya sampaikan disini bahwa selama saya menjabat sebagai kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata dan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ...

Pada tanggal 27 Okteber 2018 di Kesultanan Sumenep berlangsung Festival keraton Nusantara yang dan oertemuan para raja / Sultan se Senusantara, dan pertemuan pemangku adat se Asia tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang di Ketuai oleh Pangeran Arief dari Kesepuhan Cirebon. Daalam Acara tersebut dihadiri Oleh Presiden RI Bp[k Ir.Djoko Widodo dan para Mentri. Presiden dalam kesempatan tersebut turut serta dalam Pawai Kirab setelah membuka acar Kirab di depan Masjid Sumenep. Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh para raja/sultan, para pangeran perangkat kerajaan dan para pemangku adat senusantara se - Asean. Dari Kekerabatan Kesultanan Kotawaringin dihadiri Drs. H. Gusti Imansyah, MSi yang juga hadir mewakili dari Perdipati ( Perdana Menteri ) Kotawaringin. Selain itu Gusti Imansyah juga merupakan anggota tetap dari FSKN ( Fourum Keraton Nusantara )

- Rumah Sakit Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menerima kunjungan Tim Penilai Rumah Sakit Pelayanan Prima dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng pada Sabtu 20 Oktober 2018. Tim yang berjumlah 7 orang ini diketuai oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Sofia Wirda dalam rangka penilaian Rumah Sakit Pelayanan Prima. Tim ini melakukan penilaian terhadap berbagai dokumen kebijakan, panduan, pedoman, SOP dan bukti pelayanan dilapangan.  Selain itu juga memeriksa data-data capaian SPM dan berbagai elemen penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit sesuai Intruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 828/MENKES/VII/1999 tentang Pelaksanaan Pelayanan Prima Bidang Kesehatan. Pelaksana Tugas Direktur RSSI Pangkalan Bun, Fachrudin mengatakan, RSSI Pangkalan Bun akan terus mempertahankan statusnya sebagai rumah sakit dengan pelayanan prima dan meningkatkan semua layanan baik yang bersifat langsung maupun tida...